Heboh Kemenkeu Diisi Iblis, Kemendagri Bakal Pertemukan Bupati Meranti dengan Sri Mulyani dan Menteri ESDM
Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.
Sebelumnya diketahui, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu dengan bahasa yang tak pantas. Adil melontarkannya dalam Rakornas yang salah satunya dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman.
Hal itu dilontarkan Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai.
Adil meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan jatah dana bagi hasil (DBH) migas 2023 menggunakan asumsi harga minyak USD100 per barel.
Hal itu dia sampaikan pada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (8/12) lalu.
Dia menjelaskan pada 2022, Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak US$60 per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi USD100 per barel.
Adil meyakini produksi minyak tahun depan naik mencapai 9.000 per barel. Pada 2022 ada 13 sumur yang dibor dan pada tahun mendatang bertambah menjadi 19 sumur.
(Feby Novalius)
