JAKARTA - Pemerintah berencana memberikan insentif atau subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Kebijakan ini dinilai bisa menarik minat masyarakat beralih dari kendaraan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kendaraan ramah lingkungan.
Menurut Peneliti Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov, kebijakan tersebut harus segera dimatangkan, sebab dapat mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik.
"Saya menilai insentif ini masuk akal dan bisa diterima. Dengan adanya insentif maka secara gradual konsumen beralih ke kendaraan listrik, karena kita kan tahu harga kendaraan listrik masih relatif mahal. Jadi saya mendukung," kata Abra, Jumat (6/1/2022).
Baca Juga: Tesla Jual 1,3 Juta Kendaraan Listrik di 2022, Meleset dari Target Elon Musk
Namun, lanjutnya, rencana kebijakan tersebut harus dimatangkan agar menuju ke arah yang lebih serius, yaitu dengan dibuatkan payung hukum yang dijadikan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian insentif pembelian kendaraan listrik.
"Secara regulasi harus segera ada payung hukum atau aturan main terkait insentif ini. Termasuk kriteria kendaraan listrik apa saja yang layak mendapatkan insentif. Dari sisi nilai misalnya, kendaraan listrik yang sangat mahal ya tidak perlu insentif," tuturnya.
Baca Juga: Harga Mobil Listrik di Bawah Rp800 Juta Dapat Subsidi?
Abra juga memberikan catatan terhadap rencana pemberian insentif tersebut, yaitu penerapan subsidi energi terintegrasi khusususnya pada subsidi BBM.
Yaitu pengalihan subsidi BBM menjadi insentif untuk pembelian kendaraan listrik, hal ini juga dapat menghindari bertambahnya beban keuangan negara.
"Dengan adanya insentif ini akan ada pergeseran transportasi kendaraan pribadi dari yang sebelumnya menggunakan BBM menjadi listrik, sehingga subsidi energinya direlokasi dari BBM ke stimulus kendaraan listrik," ucapnya.
Agar lebih efektif, masyarakat nantinya diberikan dua pilihan yaitu stimulus pembelian kendaraan listrik atau subsidi BBM.
"Itu akan menjadi pilihan masyarakat tapi kebijakan subsidinya harus terintegrasi. Jadi masyarakat tidak bisa menikmati dua subsidi, masyarakat akan memutuskan kendaraan mana yang akan menguntungkan untuk masyarakat," ucapnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.