Wapres: Regulasi Pengawasan Persaingan Usaha Masih Berbelit-belit
JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkap regulasi pengawasan persaingan usaha di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah masih berbelit-belit.
Dia meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengadopsi kebijakan baru yang lebih efisien agar iklim usaha lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan UMKM.
"Saya minta sinergi K/L Pemda dan pemangku kepentingan terkait dalam hal harmonisasi upaya strategi dan pengawasan kemitraan UMKM yang lebih efektif, jangan berbelit-belit," ujar Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan di acara KPPU Award, Jakarta (16/2/2023).
Di sisi lain, dia juga meminta kepada KPPU agar memastikan pelaksanaan dan regulasi oleh pelaku usaha sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan berbagai pemangku kepentingan.
Kemudian, KPPU juga diminta untuk menjaga kepentingan negara dan masyarakat, pasar dan pelaku usaha secara maksimal dan akuntabel.
"Dengan begitu persaingan usaha dan kemitraan UMKM akan sehat," tandasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
