BUMN Belum Bisa Kendalikan Harga Minyak Goreng, Ini Strategi Erick Thohir
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengakui pasar minyak goreng di Indonesia masih dikuasai produsen swasta. Sementara, perseroan negara hanya mampu mengendalikan 3%.
Perkara ini, menyebabkan operasi pasar BUMN tidak berdampak signifikan atas pengendalian kenaikan harga komoditas atau ketidakmampuan BUMN mengintervensi pasar saat gejolak harga pangan.
"Selama ini, minyak kita tidak bisa intervensi karena kita hanya punya 3% dari total market, kecil sekali, bagaimana kita bisa operasi pasar?," ujar Erick kepada wartawan, Senin (27/2/2023).
Tercatat produsen swasta menguasai 56% lahan perkebunan kelapa sawit. Sementara, penguasaan lahan oleh BUMN hanya di angka 4% dengan kontribusi sebesar 7%.
Lalu, apa strategi Erick Thohir agar pasar minyak goreng di dalam negeri bisa dikendalikan BUMN?
Erick menargetkan adanya kepemilikan lahan oleh BUMN seluas 600.000 hektare (ha) hingga 2026. Lahan ini akan dikelola Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) melalui Subholding kelapa sawit atau Palm Co.
Melalui Palm Co, PTPN III mengintegrasikan industri hulu ke hilir kelapa sawit yang dimiliki perseroan. Dengan kepemilikan lahan, Erick optimis BUMN bisa mengintervensi pasar.
"Kalau kita benar-benar bisa menguasai 600.000 hektar, kita bisa intervensi market, ketika market tidak seimbang," ucap dia.
Untuk pendanaan, pemegang saham akan mengeruk dana investor di pasar modal dengan membawa Palm Co melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau initial public offering (IPO).
"Itulah kenapa kita dorong Palm Co IPO, itu fungsinya itu kenapa kita dorong, selain itu kita juga dorong untuk ketahanan pangan," tutup Erick.
(Taufik Fajar)
