JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan, Balikpapan akan memiliki peran penting dalam menyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
MenPANRB Anas pun meminta Balikpapan untuk melakukan digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
"Kota Balikpapan harus memiliki SPBE yang baik. Karena kedepan, mekanisme kerja di IKN akan berbasis elektronik dan beralih menjadi serba digital," ujarNYA dalam keterangan tertulis, Senin (27/2/2023)
BACA JUGA:Wapres Ajak Arab Saudi Investasi di IKN
Anas menjelaskan SPBE merupakan upaya untuk mendongkrak transformasi digital pemerintah yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan penilaiannya, sistem pola digital pemerintah selama ini masih terpisah antar instansi dan sektor yang mengakibatkan tidak efisiennya proses input data, karena harus dilakukan secara berulang-ulang.
Anas menambahkan, masyarakat dibuat repot karena harus membuat banyak akun untuk beragam layanan publik berbasis digital yang disediakan pemerintah.
Menurut Anas, salah satu bentuk dari SPBE adalah terwujudnya mal pelayanan publik (MPP) digital.
Dia pun mendorong adanya transformasi MPP Balikpapan menjadi MPP Digital, karena hal tersebut dinilai sebagai gerbang investasi, sehingga diharapkan Balikpapan dapat tumbuh semakin pesat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
"Inovasi itu penting, jadi bagaimana agar investasi di daerah bisa tumbuh ya dimulai dengan gebrakan-gebrakan yang diinisiasi jajaran pemerintah daerah," ungkapnya.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud pun mengatakan pihaknya akan melakukan gebrakan agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat, sesuai dengan arahan digitalisasi dari MenPANRB sebelumnya.
"Harapannya, kita bisa menginterpretasikan apa yang jadi arahan pak Menteri, Balikpapan akan kita dorong terus agar siap menjadi kota yang mendukung IKN," tandasnya.
Adapun Indeks SPBE Kota Balikpapan pada 2022 adalah 3.05 dengan predikat Baik.
Secara umum pada domain kebijakan internal, aspek teknologi, informasi dan
(Zuhirna Wulan Dilla)