Dirinya menerangkan, sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu, maka Pemerintah masih menyediakan dana subsidi untuk bahan bakar.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021, menyatakan bahwa LPG Tabung 3 Kg merupakan LPG Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah.
“Sistem penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu masih bersifat terbuka sehingga mempengaruhi volume dan besaran subsidi. Selain itu, sistem pendistribusian isi ulang LPG Tertentu yang bersifat terbuka menyebabkan subsidi menjadi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
(Feby Novalius)