Imbas Kasus Rafael Alun, Sri Mulyani Diminta Bersih-Bersih Kemenkeu
“Termasuk dugaan atas 69 pegawai pajak yang berharta tidak wajar, jelaslah tanpa upaya Sri Mulyani tidak mungkin hal ini terkuak dan ditindaklanjuti. Sekali lagi kita dorong dan dukung Menteri Keuangan lakukan bersih-bersih, walaupun itu pahit, namun kedepan, langkah Sri Mulyani ini akan makin memperbaiki kredibilitas Ditjen Pajak dimata pembayar pajak,” ungkapnya.
Said meminta adanya whistleblowing system di Kemenkeu.
Menurutnya, jika sistem tersebut sudah ada namun belum berjalan optimal maka Sri Mulyani dapat menjadi pelopor perbaikan sistem.
Dia menyebut langkah ini akan membuat insan pajak berpikir ulang untuk tergoda berbuat fraud atau curang.
Dia pun berharap Kemenkeu membuka partisipasi masyarakat secara luas dalam pengawasan.
“Buka partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap pegawai pajak. Termasuk tokoh-tokoh profesional dalam upaya memperbaiki governance Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak. Langkah ini akan memulihkan kepercayaan stakeholder strategis terhadap Ditjen Pajak. Kita perlu apresiasi langkah Menteri Keuangan yang mengundang segenap tokoh tokoh beberapa saat lalu untuk mendapatkan insight yang beragam dalam upaya membenahi Ditjen Pajak,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Said mengutarakan bahwa Sri Mulyani perlu melibatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menjalankan sistem pencegahan korupsi di Kemenkeu serta memperbaiki sistem yang ada.
“Bukankah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan ketentuan tentang aksi strategi nasional pencegahan korupsi di setiap kementerian dan lembaga.
Menteri Keuangan bisa minta hasil pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dijalankan di Ditjen Pajak, dan melakukan perbaikan yang diperlukan,” kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Said juga berharap media bisa netral mengabarkan persoalan pajak.
“Sebaiknya jangan memberi peluang dan ruang untuk tumbuhnya gerakan menolak membayar pajak. Publik gampang sekali sentimennya didorong untuk menolak membayar pajak,” tegasnya.
Said juga mengumpamakan dengan Si Unyil, tokoh anak-anak tahun 90-an yang lugu dan baik hati. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya baik dan lugu menjadi terhasut dengan kampanye menolak bayar pajak.
“Sebagian dari mereka masih seperti si Unyil, tidak tumbuh dewasa walau hati dan pikirannya baik. Jangan sampai publik terhasut oleh Pak Ogah, yang karena demi mendapatkan uang cepek atau motivasi ekonomi untuk menguatkan isu mengajak publik menolak bayar pajak, sebab jika isu ini menguat, kita semua yang dirugikan bukan hanya Ditjen Pajak,” tutupnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
