Ada Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu, Wapres: Usut Tuntas!
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengomentari adanya temuan transaksi mencurigakan Rp300 Triliun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Wapres secara tegas meminta hal ini segera diusut tuntas.
“Saya kira kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya kira terus diusut tuntas,” tegas Wapres, Jumat (10/3/2023).
Wapres juga meminta jika sudah ada indikasi terjadinya penyelewengan keuangan maka akan menjadi wewenang penegak hukum.
“Saya kira hal-hal yang memang ada penyimpangan dan memang itu sudah ada indikasinya saya itu memang menjadi kewenangan yang berwenang ya (penegak hukum),” ujarnya.
Wapres mendorong agar dilakukan penelusuran terkait transaksi keuangan mencurigakan ini.
“Utamanya dari internal Kementerian Keuangan sendiri (ditelusuri), dari Inspektorat Jenderal itu nomor satu,” kata Wapres.
Lebih lanjut, semua pegawai pemerintah untuk melaporkan LHKPN untuk mempertanggungjawabkan harta kekayaan pejabat yang diperoleh selama ini. Mengingat, saat ini menjadi sorotan banyak pejabat publik terutama di lingkungan Kemenkeu yang pamer hartanya namun belum lapor LHKPN.
“Sebenarnya itu sudah menjadi aturan ya, semua pegawai termasuk di Kementerian Keuangan itu harus sudah melaporkan LKH setiap tahun, dan itu kalau ada yang belum melaporkan saya kira perlu diteliti lagi, mencurigakan ya tentu diteliti, karena semuanya sudah melaporkan, untuk di Kementerian Keuangan saya kira di semua Kementerian lain sama saja. Ternyata memang masih ada yang tidak dilaporkan,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap ada transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun rupiah di lingkungan Kemenkeu, sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
(Feby Novalius)
