JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden meluncurkan rencana anggaran negara sebesar USD6,8 triliun pada 2024. Selain itu, dirinya juga menyiapkan kebijakan baru dan pajak yang lebih tinggi bagi perusahaan dan orang-orang kaya.
Namun demikian, pihak oposisi Partai Republik menilai bahwa rencana Biden tidak memiliki peluang untuk mendapatkan persetujuan dari Kongres.
Biden yang merupakan anggota Partai Demokrat menerangkan, anggaran tersebut untuk melawan pengaruh ekonomi dan militer China. Kemudian anggaran yang lebih besar dipruntukan untuk layanan kesehatan bagi warga AS baik muda maupun tua, program pendidikan baru dan lebih banyak karyawan untuk Badan Perlindungan Lingkungan negara.
“China adalah satu-satunya pesaing Amerika serikat yang ingin membentuk kembali tatanan internasional dan menggunakan kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, serta teknologi untuk melakukannya,” kata Gedung Putih, dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (11/3/2023).
Pemaparan rencana anggaran itu disampaikan ketika AS dibayangi perdebatan yang sangat partisan tentang bagaimana menaikkan plafon utang negara sebesar USD31,4 triliun atau batas jumlah dana yang bisa dipinjam pemerintah untuk membayar tagihannya.
Jika Biden dan Kongres tidak bisa menyepakati kenaikan plafon utang dalam beberapa bulan mendatang, AS untuk pertama kalinya bisa gagal membayar kewajiban utangnya. Bencana keuangan itu bisa memengaruhi pasar dunia dan meningkatkan pengangguran di Amerika Serikat.
DPR yang kini dikendalikan Partai Republik telah menyerukan pemotongan dana yang besar, bukan peningkatan, dalam rencana anggaran tahunan di masa depan, seperti yang diajukan Biden selama 12 bulan mulai 1 Oktober, untuk mengendalikan defisit anggaran kronis yang sekarang berjumlah lebih dari $1 triliun per tahun.
Partai Republik mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah telah berada di luar kendali, dan program individu harus dipangkas atau dihilangkan dengan tajam. Sebaliknya, Biden menyerukan kenaikan pajak untuk orang-orang kaya, mereka yang berpenghasilan lebih dari $400,00 setahun, dan pada perusahaan untuk mendanai program baru atau perluasannya.
Follow Berita Okezone di Google News
