RI Manfaatkan Harta Karun Bawah Laut, Begini Caranya
JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengelola kawasan konservasi laut di kota Bontang. Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjalin kerjasama dengan Pupuk Kaltim dalam mengelola kawasan konservasi laut di Kota Bontang.
Kepala DKP Kaltim Irhan Hukmaidy menjelaskan bahwa kerjasama tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan ruang laut sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Kota Bontang.
Irhan mengatakan, pengelolaan kawasan konservasi kelautan memang kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi. Namun dalam proses pengelolaannya, Pemerintah tentunya tidak bisa bergerak sendiri, untuk itu diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Pupuk Kaltim.
"Apalagi sejauh ini kita juga belum memiliki UPTD khusus untuk pengelolaan kawasan konservasi kelautan, makanya kita perlu kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya ini dengan Pupuk Kaltim di kawasan Bontang," kata Irhan.
Secara aturan, ungkap Irhan, penandatanganan kerjasama tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri kelautan Nomor 21 tahun 2015 tentang perjanjian kerjasama kemitraan. "Ini sebenarnya sudah melewati beberapa pembahasan bersama pihak Pupuk Kaltim, Alhamdulillah hari ini kami bisa melakukan penandatanganan kerjasama," ujarnya.
Irhan berharap melalui kerjasama tersebut, pengelolaan kawasan konservasi kelautan kedepannya dapat lebih maksimal, terutama melakukan pemetaan terkait potensi-potensi yang perlu ditingkatkan pengelolaannya.
"Tentu harapan akhirnya pengelolaan kawasan konservasi kelautan ini bisa terus di lestari dan berkelanjutan, sehingga dapat terbentuk ekosistem yang pulih kembali serta dapat dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi," serunya.
