Eropa Jegal Produk RI, Jokowi Bahas soal Kerugian Petani Sawit di KTT G7
JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen pada sela-sela KTT Group of Seven (G7) 2023.
Salah satu pembahasan adalah terkait kebijakan Anti Deforestasi yang telah dijadikan Undang-undang oleh Uni Eropa.
BACA JUGA:
Presiden Jokowi mengatakan, sejak awal pembahasan Indonesia telah menyampaikan keberatan atas regulasi tersebut.
Menurutnya, regulasi tersebut dapat menghambat perdagangan dan merugikan petani kecil di Indonesia.
“Proses benchmarking dengan cut of date mulai 2020 harus betul-betul terbuka dan objektif,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan resmi dikutip Senin, (22/5/2023).
BACA JUGA:
Presiden Jokowi menyampaikan, Indonesia telah berhasil menekan laju deforestasi pada 2019-2020.
Sehingga terdapat penurunan deforestasi mencapai 75% menjadi 115 ribu hektare. Laju ini pun disebut sebagai yang terendah sejak 1990 dan terus mengalami penurunan.
Dalam hal ini Indonesia dengan Malaysia pun akan melakukan misi bersama ke Brussels untuk menyampaikan kembali keberatan terhadap berbagai regulasi UE yang merugikan.
Selain itu, Indonesia juga akan terus mengupayakan untuk menyampaikan data-data konkret yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi UE dan dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan yang objektif.
Sebagai informasi, EU Regulation on Deforestation-Free Supply adalah kebijakan Uni Eropa untuk meminimalisir konsumsi produk yang berasal dari deforestasi ataupun degradasi lahan.
Akibatnya, 7 komoditas Indonesia terdampak, yakni minyak sawit, daging sapi, kedelai, kakao, kopi, kayu, karet serta turunannya.
Padahal nilai ekspor industri agro melonjak pesat akhir - akhir ini. Pada tahun 2021 misalnya, data Kementerian Perindustrian menunjukan Indonesia berhasil meraup USD6,04 juta. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu USD4,5 juta.
Selain itu, pada forum bersama UE, Presiden Jokowi juga mendorong agar negosiasi terkait Indonesia-European Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dapat segera diselesaikan.
“Terkait Indonesia-UE CEPA, Indonesia berharap negosiasi selesai paling lambat tahun depan,” pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
