AS Gagal Bayar Utang, Joe Biden Bakal Disalahkan
JAKARTA - Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarth telah melakukan pertemuan sebanyak tiga kali. Namun, dalam pertemuan itu mereka tetap gagal mencapai kesepakatan dalam penentuan plafon utang.
Dilansir VOA Indonesia di Jakarta, Rabu (24/5/2023), pertemuan baru mereka pada Senin lalu yang membahas soal menaikkan plafon utang adalah produktif, juga tidak menghasilkan kesepakatan.
BACA JUGA:
Hal itu karena pemerintah AS menetapkan tenggat 1 Juni untuk default pertamanya. McCarthy mendesak staf untuk bekerja sepanjang malam untuk menemukan cara mengatasi perbedaan mereka.
“Jadi kita harus mengajukan sesuatu yang bisa disetujui oleh kedua pihak dan kita perlu memangkas pengeluaran. Tapi inilah ketidaksepakatannya. Menurut saya, kita harus melihat celah pajak dan memastikan orang kaya membayar bagian mereka secara adil,” ujar Biden.
BACA JUGA:
Partai Republik menginginkan peningkatan persyaratan kerja bagi orang miskin berbadan sehat yang menerima bantuan pemerintah.
Sedangkan Partai Demokrat mengatakan, jika proposal semacam itu diberlakukan, maka ratusan ribu warga AS dapat kehilangan tunjangan yang sekarang mereka terima.
Adapun McCarthy sempat mengatakan bahwa sejak bertemu presiden, dia menyebut tidak akan menaikkan pajak karena menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya dan tidak akan meloloskan plafon utang yang bersih.
“Sejak hari pertama saya duduk dengan presiden, ada dua kriteria. Saya katakan padanya, kami tidak akan menaikkan pajak karena kami menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya, dan kami tidak akan meloloskan plafon utang yang bersih. Dan, kami harus membelanjakan lebih sedikit dari yang kami habiskan tahun ini. Jadi, segala sesuatu yang lain terbuka untuk dibicarakan. Tapi, pada akhirnya, semuanya harus sesuai dengan kedua kriteria itu," jelasnya.
Sementara itu, para tokoh Partai Republik mengatakan jika terjadi default maka itu adalah kesalahan Presiden Joe Biden.
"Selama berbulan-bulan, Presiden Biden tidak bertindak terkait plafon utang, menolak untuk bernegosiasi dengan Ketua DPR McCarthy dan membahayakan ekonomi kita. Sekarang kurang dari sepuluh hari dari default, Joe Biden belum menawarkan atau menerima solusi masuk akal kita yang meningkatkan plafon utang dan mengatasi krisis utang kita. Partai Republik di DPR tetap menjadi satu-satunya yang telah mengesahkan undang-undang untuk secara bertanggung jawab menaikkan plafon utang kita dan mengendalikan pengeluaran yang sembrono untuk menyelamatkan negara kita demi generasi mendatang," kata Konferensi Partai Republik, Elise Stefanik.
Diketahui, hingga hari Senin belum dicapai kesepakatan, sementara Washington bergegas untuk mencapai kompromi anggaran dan menaikkan batas pinjaman negara pada waktunya untuk mencegah default federal yang berpotensi menghancurkan. Jika tidak dicapai kesepakatan, default bisa terjadi setelah minggu depan.
Walaupun belum ada kesepakatan, presiden Biden maupun McCarthy masih tampak optimis.
(Zuhirna Wulan Dilla)
