Sri Mulyani Ajukan 5 Anggaran Jumbo di 2024, Ada Bansos Rp503,7 Triliun
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan lima anggaran jumbo di 2024. Yang pertama, usulan anggaran pendidikan di Rp643,1 triliun hingga Rp695,3 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
"Seperti program PIP, KIP Kuliah, dana BOS, BOP PAUD, sertifikasi dan beasiswa (LPDP), peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, terutama di daerah 3T (DAK fisik). Juga termasuk penguatan link and match dengan pasar kerja (vokasi dan sertifikasi)," ujar Sri dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Kemudian, yang kedua adalah usulan anggaran perlindungan sosial di kisaran Rp503,7 triliun hingga Rp546,9 triliun. Dia mengatakan, ini utamanya akan digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BLT Desa.
Selanjutnya adalah untuk penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk antisipasi aging population melalui integrasi program. Juga untuk penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain melalui program Sentra Kreasi Atensi sebagai wadah kegiatan kewirausahaan.
"Juga untuk mendorong perlindungan sosial adaptif melalui protokol perlinsos di masa krisis atau bencana," tambah Sri.
Usulan anggaran ketiga adalah untuk infrastruktur sebesar Rp396,9 triliun hingga Rp477,5 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk infrastruktur pendukung transformasi ekonomi seperti ICT, energi, pangan, dan konektivitas, serta mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan.
"Kemudian yang keempat adalah usulan anggaran kesehatan di kisaran Rp187,9 triliun hingga Rp200,8 triliun. Ini untuk beberapa tujuan, seperti penajaman lokasi dan intervensi percepatan penurunan stunting berupa suplementasi gizi mikro dan makro serta imunisasi," ungkap Sri.
Anggaran ini juga mencakup penguatan teknologi dan kemandirian farmasi, penguatan JKN, dan penguatan sistem kesehatan yang handal antara lain DAK fisik untuk peningkatan sarana dan prasarana.
"Yang kelima adalah usulan anggaran ketahanan pangan di kisaran Rp104,3 triliun hingga Rp124,3 triliun, antara lain untuk peningkatan produksi pangan domestik melalui program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas," sambungnya.
Sri menyebut bahwa ini termasuk penguatan dukungan sarana dan prasarana penyimpanan maupun pengolahan hasil pertanian. Kemudian, penguatan tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antar wilayah.
"Juga penguatan cadangan pangan nasional, ketersediaan dan keterjangkauan pangan," pungkas Sri.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
