JAKARTA - Indonesia membuat sejarah dengan meluncurkan Satelit Nusantara Tiga atau yang juga disebut Satelit Republik Indonesia (Satria) dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada 18 Juni 2023. Satelit ini menjadi satelit multifungsi terbesar di Asia dan nomor enam di dunia dengan kapasitas 150 Gbps.
Satria diluncurkan untuk meningkatkan jangkauan layanan internet pemerintah di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Adapun fokus layanannya di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintah daerah, dan kepolisian.
PT Surveyor Indonesia (PTSI) menjadi satu-satunya pengawas independen dari BUMN dalam proyek satelit milik pemerintah ini.
PTSI ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Independen (KPI) oleh Kominfo - BAKTI dan PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) untuk melakukan pengawasan Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah (SATRIA-1) mulai dari tahap desain, pembangunan, serta operasional.
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia M Haris Witjaksono menjelaskan, tugas dan fungsi utama perseroan sebagai sarana untuk memantau, mengontrol dan menyelaraskan pengadaan satelit multiple spotbeams Ka band HTS termasuk 11 Gateway Hub dan terminal referensi beserta pendukungnya untuk mencapai hasil Proyek yang maksimal, efisien dan tepat waktu mulai dari peluncuran yang mencakup desain, fabrikasi, pengujian hingga Komersial layanan (COD).
"Termasuk melihat keselarasan kegiatan yang dilakukan oleh PT SNT dengan Perjanjian Kerja Sama Proyek KPBU untuk Penyediaan Satelit Multifungsi Pemerintah antara KOMINFO dengan SNT sesuai Perjanjian Kerjasama," ujar Haris, Selasa (20/6/2023).
Dalam hal PTSI melakukan pekerjaannya, PTSI berkonsorsium dengan Konsultan Asing asal Amerika yaitu Hise Inc, yang memang paham dan mengerti di bidang Space Segment Satellite dan teknologi Satelit yang digunakan saat ini yaitu High Throughput Satellite (HTS).
PTSI sendiri mendapatkan kontrak untuk terlibat dalam proyek Satria ini sejak 2020 dan akan berakhir hingga dua tahun pasca Satria beroperasi. Satelit ini ditargetkan mulai melayani internet di Indonesia antara akhir 2023 hingga awal 2024.
Adapun manfaat dengan terlibatnya PTSI sebagai pengawas independen yaitu membantu Pemerintah dalam hal ini (Bakti Kominfo) dan PT SNT untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta berkontribusi terhadap perkembangan infrastruktur digital melalui pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerataan ini dengan memberikan koneksi terhadap lebih kurang 150.000 titik layanan publik yang mencakup didalamnya 93.900 titik sekolah, 47.900 titik kantor desa/kelurahan/kecamatan, 3.700 titik puskesmas, rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya, 3.900 titik kantor administrasi pertahanan dan keamanan, serta wilayah pemerintahan yang tidak terkoneksi dengan satelit existing atau infrastruktur telekomunikasi terestrial.