5 Fakta IMF Atur-Atur Indonesia soal Larangan Ekspor Nikel
JAKARTA - Indonesia menolak imbauan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mempertimbangkan larangan ekspor komoditas dan hilirisasi. Keputusan itu pun didukung Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi, Fathul Nugroho mengatakan, kebijakan hilirisasi yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan keputusan baik dan menguntungkan Indonesia.
"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik. Terutama di sektor mineral, beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," ujar Fathul.
Berikut okezone merangkum fakta IMF atur-atur Indonesia soal larangan nikel, Sabtu (8/3/2023):
1. IMF Minta Indonesia Pertimbangkan Penghapusan Ekspor Nikel
IMF lantas mengimbau Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel serta tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya.
Fathul mengatakan kebijakan hilirisasi yang digalakkan pemerintahan Jokowi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, tak heran jika ada pihak asing, termasuk IMF yang terkesan kurang suka dengan langkah yang diambil Indonesia.
2. IMF Beri Catatan Hilirisasi ke Indonesia
IMF memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia dalam dokumen "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia".
Dalam dokumen tersebut, IMF menyampaikan kebijakan Indonesia seharusnya berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan juga harus mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.
3. Hilirisasi Digalakkan Pertumbuhan Penciptaan Lapangan Kerja Naik 26,9%
Melansir data Kementerian Investasi, terjadi pertumbuhan penciptaan lapangan kerja di sektor tersebut sebesar 26,9% selama empat tahun terakhir, begitu juga dengan neraca dagang Indonesia. Setelah kebijakan hilirisasi digalakkan, neraca dagang menjadi surplus USD54,5 miliar
Ketua Umum Hipmi, Akbar Himawan Buchari menilai bahwa kebijakan hilirisasi yang dilakukan Presiden Jokowi benar-benar bermanfaat bagi perekonomian dalam negeri. Sebab itu ia mendukung, dan meminta kepada pemerintah untuk mengabaikan rekomendasi yang diberikan IMF.
"Indonesia tidak bisa didikte. Apalagi soal urusan kebijakan yang tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju," imbuh Akbar.
4. APNI Sebut Putusan Pemerintah Hiraukan IMF Tepat
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyoroti soal kritikan Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF) ke Indonesia.
Namun, mereka menilai keputusan pemerintah Indonesia yang tegas menghiraukan IMF dalam melarang ekspor nikel dan hilirisasi sudah tepat.
5. Hilirisasi Nikel Indonesia Berhasil
Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan Indonesia saat ini sudah berhasil dalam hilirisasi nikel yang menyumbangkan nilai tambah bagi Indonesia.
Bahkan Meidy mengatakan bahwa hilirisasi nikel Indonesia sudah melebihi kapasitas produksi di Indonesia.
"Apa yang disampaikan Menteri Bahlil benar juga ya bahwa IMF kok kepo banget ya sudah tiga tahun baru datang kenapa tidak dari awal. Kalau bahasa kami para pengusaha kenapa tidak dari 2020 pada saat ini kita digugat dari WTO karena pelarangan ekspor. Nah IMF di mana pada saat itu. Kenapa baru hadir saat ini kala Indonesia sudah melakukan keberhasilan hilirisasi nikel," katanya dalam Market Review IDXChannel, Selasa (4/7/2023).
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
