Holding BUMN Jasa Survei Gandeng Kejaksaan untuk Pastikan Mutu Barang dan Jasa
JAKARTA - Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey menandatangani perjanjian kerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata and Tata Usaha Negara (Jamdatun). Hal ini untuk memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional.
Turut hadir dalam penandatangan tersebut Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono, Direktur Utama IDSurvey, Arisudono, beserta jajaran Direksi IDSurvey.
Pengembangan dan pelaksanaan bisnis IDSurvey tersebut perlu berjalan dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, IDSurvey menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Jamdatun yang memiliki peran utama melakukan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan.
"IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan Jamdatun untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan," ujar Arisudono, Senin (14/8/2023).
Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku.
"Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,” ujar Arisudono.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya.
"Kami akan terus menjaga kepercayaan sebaik-baiknya, apapun yang dibutuhkan BKI akan dengan senang hati kami mendistribusikannya.
Oleh sebab itu pintu kerjasama antar lembaga dibutuhkan oleh IDSurvey yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN," ujarnya,
IDSurvey merupakan Holding BUMN Jasa Survei yang dibentuk pada tahun 2021, yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo dan diresmikan oleh Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury. Melalui perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat menjalankan amanat yang dipercayakan oleh Kementerian BUMN dalam pembangunan nasional dan perekonomian nasional.
(Feby Novalius)
