PNS DKI Jakarta hingga Kementerian Bakal WFH demi Kurangi Polusi Udara
JAKARTA - PNS di DKI Jakarta baik, PNS di Pemerintah Daerah (Pemda) maupun PNS Kementerian akan kerja dari rumah alias work from home (WFH). Kebijakan WFH ini untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
Demikian disampaikan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono usai rapat terbatas (ratas) Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Heru menjelaskan, kemungkinan kantor pemerintah nantinya hanya akan diisi 40% hingga 40% dari total pegawainya.
Harapannya kebijakan WFH bisa mengurangi jumlah masyarakat yang mengunakan kendaraan di Jakarta dan polusi udara bisa ditekan.
"Kami membahas terkait dengan WFH untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta, artinya WFH 50%-50%, atau 40% dan 60% untuk mengurangi kegiatan di Pemda, kementerian lain juga kita minta untuk WFH," ujar Heru.
Heru mengaku saat ini kebijakan tersebut tengah dikaji dan diminta untuk kembali menghadap Presiden Jokowi kurun waktu 2 minggu ke depan dan segera menetapkan kebijakan dalam rangka penurunan polusi udara di Jakarta.
"Barusan kami membahas aksi ke depan untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta, pertama tugas diberikan kepada menteri dan pejabat daerah dan bertemu kembali 2 minggu," lanjutnya.
Selain itu, Heru juga mengimbau kepada masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin di atas 2.400 cc bisa menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo. Sebab bahan bakar jenis itu dinilai lebih bersih mengeluarkan emisi, jika dibandingkan bahan bakar lain.
"Pencemaran udara kan tidak bisa dibebankan ke pemerintah saja, karena berdasarkan data tadi kendaraan bermotor lah yang 50% menyumbang emisi gas buang yang buruk, maka kalau dari pabrikan sudah harus menggunakan bahan bakar euro 4, kita masyarakat harus disiplin," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
