Apa Kabar Perbaikan Jalan Rusak di Daerah?
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan soal tingkat kemantapan jalan di Daerah.
Dia berharap kemantapan jalan dapat meningkat lewat diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Basuki menjelaskan hingga saat ini kemantapan jalan Kabupaten saat ini hanya 60%.
Angka tersebut cukup timpang apabila dibandingkan dengan kemantapan jalan nasional rerata 93%.
"Kalau jalan daerah itu rata-rata, kalau Provinisi, Kabupaten, Kota tingkat kemantapan jalan 60%, kalau nasional 93%, makanya ada Inpres," ujar Menteri Basuki usai Raker bersama Komisi V, Rabu (30/8/2023).
Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Hedy Rahadian menambahkan total alokasi anggaran pada tahun 2023 untuk penanganan jalan daerah sebesar Rp14,6 triliun. Terbagi dalam dua tahap, tahap pertama senilai Rp7,4 triliun sudah terkontrak dan berjalan penanganannya.
BACA JUGA:
Lewat penanganan tahap pertama itu, telah digunakan untuk memperbaiki 1.632 km jalan rusak dan 234 meter jembatan rusak yang tersebar di 229 ruas-ruas jalan provinsi, kabupaten dan kota.
Kemudian saat ini juga tengah dilakukan proses kontrak dan langsung lanjut pelaksanaan pekerjaannya untuk penanganan jalan daerah tahap 2 senilai Rp7,2 triliun. Melalui anggaran Rp14,6 triliun tersebut Pemerintah menargetkan bakal melakukan renovasi atau perbaikan jalan sepanjang 2.740 km jalan dan 1.350 m jembatan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hedy juga meminta Inpres Jalan Daerah tersebut dilaksanakan dengan serius dan sebaik mungkin oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN), karena hasil pekerjaan Inpres Jalan Daerah adalah simbol mutu dan kualitas untuk stakeholders yang lebih luas.
"Targetnya naik sekitar 1-2%, misalnya dari 58% ke 60%, ada dari 78% ke 80% persen," pungkas Hedy.
(Zuhirna Wulan Dilla)
