Pertalite Dihapus, Menko Luhut: Nanti Kita Lakukan
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait akan adanya penghapusan BBM Pertalite digantikan Pertamax Green 92.
Menurutnya, rencana tersebut segera dilakukan. Hal itu untuk mengatasi polusi udara.
"Nanti kita lakukan semua itu. Sekarang lagi dihitung supaya ini kan masalah polusi juga. Jadi kita mau etanol berapa persen supaya oktannya (naik)," katanya di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Sebab, lanjut dia, polusi udara lebih banyak disumbangkan oleh sektor transportasi dibandingkan sektor lainnya.
"Karena sampai hari ini kita liat bahwa yang paling banyak berpengaruh terhadap udara ya dari transportasi, ya transportasi itu emisi karbon itu. Maka itu hasil pengetesan di lapangan sekarang 37% sepeda motor tidak lulus uji emisi," katanya.
Maka itu, Luhut menambahkan pemerintah akan melakukan perbaikan terlebih dahulu dari bahan bakar yang digunakan untuk sektor transportasi.
Kemudian pemerintah tengah mengkaji program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) dalam penanganan polusi udara.
"Nah jadi sekarang kita mau perbaikin dulu bahan bakarnya. Itu semua kita lakukan secara terukur sekarang ini kita prospera membuat studi detail mengenai ini," katanya.
Adapun saat ini Pertamina tengah mengkaji untuk meningkatkan kadar oktan BBM Subsidi RON 90 menjadi RON 92. Hal tersebut dilakukan dengan mencampur Pertalite dengan Ethanol 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92.
Namun, kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan.
“Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Nicke menambahkan, jika nanti usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, harganya pun tentu akan diatur oleh pemerintah. “Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya,” terang Nicke.
(Taufik Fajar)
