Pahala mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah untuk tidak memaksakan memasukkan calon penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria. Karena selain menjadikan bansosnya menjadi tidak tepat sasaran, nilai keseluruhan 23.800 bansos itu bisa mencapai sekitar Rp140 miliar per bulan.
Dia menekankan sekali lagi bahwa benar atau tidaknya itu masih harus menunggu setidaknya satu bulan untuk mendapat konfirmasi dari pemerintah daerah.
Selain itu, Pahala mengatakan masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam memastikan penerima bantuan sosial adalah orang-orang yang benar-benar berhak, lewat mekanisme usul sanggah secara daring di cekbansos.kemensos.go.id
"Siapa saja mengusulkan boleh, mengusulkan diri sendiri boleh, tapi disanggah tetangga juga boleh dan itu mekanisme usul sanggah," pungkasnya.
Baca selengkapnya: 23.800 PNS Jadi Penerima Bansos, Ada Indikasi Korupsi
(Zuhirna Wulan Dilla)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.