Erick Thohir dan DPR Bentuk Panja Utang BUMN Karya
JAKARTA - Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menangani utang perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur. Khususnya masalah piutang vendor, kontraktor, dan sub kontraktor yang belum dibayarkan perseroan.
Rencana pembentukan Panja disinggung Erick Thohir saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR. Menurut Erick, proses pelunasan utang BUMN karya ke vendor hingga sub kontraktor harus diverifikasi terlebih dahulu. Hal ini untuk melihat mana keabsahan hingga kelengkapan administrasi vendor, kontraktor, dan sub kontraktor.
“Mohon maaf memang saya maksudkan waktu itu sesuai dengan pembicaraan kita di sini yaitu mengenai Panja, kita bersepakat bahwa jangan sampai kita tidak melayani para vendor yang sudah menagih (utang) tahunan, tetapi juga kita harus verifikasi dengan baik mana vendor yang murni, memang sah atau jangan sampai juga catatannya tidak bersih, artinya surat menyuratnya tidak lengkap,” ungkap Erick, ditulis Jumat (15/9/2023).
Menurutnya, penyelesaian kewajiban perusahaan konstruksi menjadi tanggung jawab bersama. Aksi ini juga bagian dari upaya memperbaiki kinerja operasional dan keuangan BUMN Karya.
“Dan tentu Komisi VI sendiri ingin mendengar daripada vendor, kami juga ingin mendengar karena ini bagian dari kita merapikan BUMN karya, kita juga bertanggung jawab sesuai kesepakatan kita” ucapnya.
