Rahmad menyebut nominal kurang bayar pupuk bersubsidi sejak 2020-2022 mencapai Rp16,7 triliun. Angka itu di luar dari nominal kurang bayar tahun berjalan saat ini.
BACA JUGA:
Meski demikian, Pupuk Indonesia sudah menerima komitmen pembayaran dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di mana, otoritas akan melunasi utangnya sebesar Rp16,7 triliun pada tahun ini, yang merupakan kurang bayar periode 2020-2022.
Sementara, sisa utang pemerintah akan dibayarkan pada masa-masa mendatang, termasuk utang tahun berjalan.
"Jadi ini alhamdulillah, itu hampir dari Rp 30 triliun kurang bayar, yang tahun-tahun sebelumnya, sebesar Rp 16,7 triliun segera dibayarkan (2023)," ucap dia.
"Jadi memang setiap tahun kurang bayar istilahnya, karena kita ada tagihan itu, memang ada yang kurang bayar. Dari tahun-tahun sebelumnya ada yang kurang bayar," lanjutnya.
Kementerian Keuangan, lanjut dia, sudah menyiapkan anggaran saat ini. Setelah kesiapan administratif proses pembayaran pun segera dilakukan.
(Zuhirna Wulan Dilla)