Ada Dugaan Maladministrasi Izin Impor Bawang Putih di Kemendag
JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menduga ada maladministrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam penyelenggaraan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih.
"Kami menemukan lima maladministrasi yang dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Megeri Kementerian Perdagangan," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang dipantau secara daring, Selasa (17/10/2023).
Yeka menerangkan, LAHP yang terbit merupakan hasil pemeriksaan atas laporan masyarakat yang diterima melalui surat elektronik. Awalnya, pelopor menjelaskan pada awal tahun 2023 pelapor mengajukan permohonan melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
Kemudian pada Februari 2023 pelapor mengalami beberapa kali pengembalian dokumen di sistem Inatrade hingga dokumen dinyatakan lengkap secara sistem. Selanjutnya pada Juni-Juli 2023 akibat belum ada tindak lanjut, pelopor menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Perdagangan namun tidak mendapatkan respons.
"Lalu pada akhir Juli 2023 pelopor menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman. Keterangan pelapor dirahasiakan berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia," ungkap Yeka.
Berdasarkan laporan tersebut, Ombudsman melakukan tindak lanjut pemeriksaan dengan meminta keterangan langsung kepada pihak-pihak terkait dan dilakukan sejak 6 September 2023 hingga 9 Oktober 2023.
