RI-Korsel Sepakat Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik di Bali
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) bakal membangun ekosistem kendaraan listrik di Bali. Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati bersama Country Representative Global Green Growth Institute (GGGI) di Indonesia sekaligus Deputy Regional Director for Northeast Asia Jaeseung Lee.
“Sektor transportasi diproyeksikan berkontribusi hingga 9,93% untuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan mitra internasional mendorong kolaborasi antar K/L/P/D untuk transisi energi melalui penyediaan ekosistem dan infrastruktur transportasi e-bus tanpa emisi,” ujar Vivi, Kamis (14/12/2023).
Vivi mengatakan, kemitraan antar pemerintah ini menjadi bagian upaya Indonesia mendorong transisi energi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Melalui mitra pelaksana GGGI, proyek Uji Coba Sistem Kendaraan Listrik dan Pengembangan Peta Jalan Investasi Transportasi Hijau di Bali senilai KRW 11 miliar (setara USD8,8 juta) dijalankan hingga Desember 2027, mencakup feasibility study, pelaksanaan, finansial, dan penyediaan bus elektrik dan ekosistem pendukung seperti stasiun pengisian daya untuk area Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) dan Klungkung.
“Saat ini, dunia fokus pada adopsi teknologi tanpa emisi, termasuk di sektor transportasi. GGGI berupaya mendukung pemerintah untuk adopsi e-bus, mulai dari Provinsi Bali dan nantinya direplikasi ke kawasan lain di Indonesia,” jelas Deputy Jaeseung Lee.
Berfokus pada transisi energi, Indonesia bertekad memenuhi komitmen di tingkat global untuk menurunkan emisi GRK 32 persen hingga 43 persen pada 2030 dan target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Kebijakan ditujukan pada transisi energi bersih serta energi yang adil, inklusif dan berkelanjutan.
