PTPN IV PalmCo Targetkan Peremajaan Sawit Renta 60.000 Ha hingga 2026
JAKARTA - Subholding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo menargetkan merevitalisasi atau meremajakan 60.000 hektare perkebunan sawit renta milik petani yang tidak lagi produktif hingga 2026.
Hal ini untuk mengakselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai bagian mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas petani sawit petani.
"Kami harus melakukan peremajaan sawit rakyat 60.000 hektare sampai 2026, khusus di Kalimantan Barat ada 16.000 hektare lebih," kata Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Dia menegaskan bahwa PTPN tidak hanya fokus dalam mencari keuntungan. Namun, harus menjadi agen dalam pembangunan, termasuk mengakselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR). Terlebih program PSR merupakan salah satu amanah Program Strategis Nasional (PSN).
"Kami PTPN ini fungsinya kan bukan hanya mencari untung semata namun juga ditugaskan sebagai agen pembangunan. Untuk itu lah kolaborasi dengan semua pihak kami kerjakan PSR," ujarnya.
Dia yakin target tersebut dapat terealisasi menyusul dukungan yang begitu masif dari pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang begitu besar. "Untuk merealisasikan PSR itu butuh kolaborasi dan untuk itu lah workshop ini penting," kata dia.
Hal senada disampaikan Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Krisna Santosa yang menilai bahwa kegiatan workshop melibatkan para petani, asosiasi, hingga pemerintah merupakan langkah yang tepat untuk memulai dan mengakselerasi PSR di Kalimantan Barat, terutama dari sisi penguatan SDM bagi petani mitra perusahaan.
Program penguatan SDM tersebut merupakan salah satu dari empat program yang ditujukan bagi kemitraan dengan petani rakyat. Tiga program lainnya, yakni kemitraan penuh, penyediaan bibit bersertifikat, serta perusahaan menjadi offtaker.
Untuk program penyediaan bibit bersertifikat, pihaknya saat ini tengah berupaya merampungkan perizinan guna mendatangkan 300 ribu bibit bersertifikat siap tanam.
“Nantinya bisa diperoleh dari PTPN IV Regional V, dan tidak harus menjadi mitra (untuk mendapatkan bibit sawit bersertifikat). Program ini Insya Allah akan kita laksanakan secara berkelanjutan sehingga cita-cita kita dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat dapat tercapai," tuturnya.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah mengatakan persoalan peremajaan sawit saat ini adalah tata kelola yang belum efisien. Untuk mempercepat realisasi program tersebut, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan permentan baru untuk mengurangi hambatan-hambatan yang selama ditemui di lapangan.
Aturan baru ini akan mencabut aturan lama yang selama ini dianggap belum secara maksimal dalam mengefektifkan tata kelola sawit, khususnya yang berkaitan dengan program PSR.
“Nanti akan ada permentan yang menyatukan, mulai dari PSR, sarpras (sarana dan prasarana perkebunan), SDM, hingga ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), dalam satu Permentan,” imbuhnya.
Dalam Permentan yang tengah digodok tersebut, lanjutnya, cukup dengan satu kali verifikasi sehingga lebih mudah dan efisien. Lewat Permentan baru ini juga akan memudahkan pekebun dalam mengakses bantuan yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kolaborasi dengan PTPN IV PalmCo menurutnya juga menjadi penentu suksesnya program PSR.
“Kita harapkan sinergi dengan PTPN, sehingga PTPN tidak hanya mengurusi dirinya sendiri tapi juga plasma yang harus terus dikuatkan,” ucapnya.
(Dani Jumadil Akhir)
