Kondisi Geopolitik Memanas, Pemerintah Diminta Waspada Kelola APBN
JAKARTA – Kondisi geopolitik Timur Tengah memanas karena aksi saling serang Iran dan Israel. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah diminta waspada dalam mengelola APBN.
Apalagi dalam waktu bersamaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan terus melemah. Terbaru, kementerian ESDM mengungkapkan bahwa pemerintah akan menaikkan impor BBM menjadi 850 ribu barel per day akibat penurunan produksi migas nasional.
Beberapa kebijakan yang dinilai menjadi beban pemerintah adalah Program harga gas murah untuk industri yang dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). ”Sebaiknya kebijakan insentif harga gas khusus (HGBT) perlu dievaluasi ulang. Pertama, memertimbangkan risiko geopolitik yang bisa mendorong harga gas lebih tinggi dan pelemahan kurs Rupiah,” ungkap Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, Senin (21/4/2024).
Dalam kondisi terjadinya kenaikan harga gas, menurutnya, maka beban dari program HGBT akan meningkat sehingga risiko terhadap sektor minyak dan gas (migas) menjadi lebih tinggi dan potensi kehilangan pendapatan negara menjadi lebih besar.
"Padahal APBN juga dibebani subsidi energi yang melebar,” tegasnya.
Pertimbangan kedua kenapa program yang sudah berjalan sejak pandemi Covid-19 dijalankan yaitu pada 2020 ini tidak disarankan diteruskan adalah karena insentif melalui HGBT sejauh ini belum banyak dirasakan manfaatnya. ”Deindustrialisasi tetap terjadi. Porsi industri saat ini hanya di kisaran 18% dari PDB. Tujuan insentif gas agar tercapai proses industrialisasi ternyata bisa dibilang gagal,” tutur Bhima.
Pertimbangan ketiga yaitu dari dampaknya terhadap serapan tenaga kerja. Dengan adanya program HGBT terhadap sektor industri penerima, sejauh ini tidak banyak serapan tenaga kerjanya. ”Tidak banyak berubah dibanding pra-pandemi,” imbuhnya.
Sementara itu, berkaitan dengan subsidi energi, saat ini sebaiknya tetap diprioritaskan terhadap yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat untuk menjaga daya beli dan perekonomian secara umum. Terutama BBM dan listrik serta LPG 3kg. Terhadap subsidi prioritas seperti BBM ini pun menurut Bhima masih berpotensi terjadi kenaikan jika beban APBN dirasa akan semakin memberatkan.
