Maharany menjelaskan, kedatangannya bersama dengan perwakilan dari Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR, dan akademisi dari UPI ke Australia dengan wadah SBCC adalah untuk mengadakan diskusi teknis awal dan berbagi (studi banding) di antara masing-masing delegasi tentang cara Pemerintah Negara Bagian Australia menetapkan kebijakan terhadap penggunaan material konstruksi terutama atap yang memiliki reflektifitas surya yang tinggi khususnya untuk perumahan. Negara bagian yang didatangi adalah negara bagian Victoria dan New South Wales (NSW) beserta dua universitas ternama di kedua negara bagian tersebut yang terbiasa memberikan masukan teknis dari penyusunan dan pembaruan kebijakan-kebijakan, yaitu RMIT Melbourne dan University of New South Wales (UNSW).
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Edward Abdurrahman mengatakan, sosialisasi bangunan dan rumah yang ramah lingkungan dengan indikator hemat energi dan rendah karbon sudah gencar dilakukan di beberapa negara bagian di Australia, termasuk di negara bagian Victoria dan NSW.
Di tingkat pusat, Pemerintah Federal Australia menerbitkan kebijakan mengenai Sustainable Buildings (Gedung Berkelanjutan) yang kemudian diturunkan ke masing-masing negara bagian disesuaikan dengan keadaan dan kondisi fisik kota-kota di dalamnya dan kesiapan masyarakatnya.
"Penyusunan kebijakan ini baik pusat maupun negara bagian dibantu oleh pemangku kepentingan kunci yaitu asosiasi industri, jasa konstruksi, komunitas berkelanjutan, gedung hijau council, akademisi, dan praktisi," katanya.
Performa gedung dan rumah dinilai berdasarkan perimeter-perimeter yang telah dibangun dan disepakati secara internasional yang ratingnya dinamai green star credits di negara bagian NSW dan persyaratan penggunaan material atap yang telah memiliki standar reflektifitas tertentu (SRI/ Solar Reflectance Index) diatur didalamnya beserta dengan tingkat kemiringan atap (pitch). Sementara, di negara bagian Victoria masih berfokus kepada area hijau dan untuk rumah adalah yang rendah energi dan karbon. Terkait material atap ini, masih dalam usaha pemerintah negara bagian ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan sedang terus dikaji oleh universitas ternama seperti University of Melbourne dan RMIT Melbourne.
Dari hasil diskusi bersama yang kondusif, ketiga elemen dari SBCC, yaitu UPI-akademisi, Tatalogam Group-industri dan bisnis dan Kementerian PUPR-pemerintah diharapkan dapat bersinergi dalam penyusunan rekomendasi standar untuk produk lembaran baja lapis warna/ cat dengan kriteria Solar Reflectance Index (SRI) optimal di Tanah Air.
"Yang mana hal ini akan membantu peningkatan utilisasi industri baja lapis nasional dan meningkatkan nilai TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dalam penggunaannya pada kegiatan konstruksi. Selanjutnya diharapkan adanya penyusunan prototipe rumah reflektif surya berbasis kebijakan bangunan hijau dan cerdas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang dapat mendemonstrasikan wujud bangunan/rumah modular yang ramah lingkungan, berkelanjutan (rendah karbon, hemat energi, lebih adem, less to zero waste), kuat, cepat bangun, ringan, ramah gempa, dan ekonomis. Yang sekaligus hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai pendekatan adaptif," kata Maharany.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.