Dugaan Korupsi di Indofarma, Begini Kata Stafsus Erick Thohir
JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara soal dugaan korupsi di PT Indofarma Tbk. Pernyataan disampaikan setelah atau berselang sehari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis potensi kerugian negara senilai Rp371,83 miliar atas dugaan tindak pidana tersebut.
Inti perkara dugaan kasus korupsi Indofarma ada di unit usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM), perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, alat kesehatan, dan makanan sehat.
Penyelewengan dana Indofarma dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memiliki jabatan di Indofarma Global Medika.
Dugaan tindak pidana disebabkan oleh oknum IGM yang tidak memberikan hasil penjualan produk kesehatan kepada Indofarma, selaku induk perusahaan.
Arya menyebut, ada uang hasil penjualan produk Rp470 miliar yang tidak disetor IGM. Padahal, anggarannya sudah diberikan pihak ketiga kepada IGM yang dipercaya Indofarma untuk mendistribusikan produk perusahaan.
“Di sana ditemukan ada Rp470 miliar, dana yang seharusnya masuk ke Indofarma nggak disetor oleh Indofarma Global Medika, itu capai Rp470 miliar, yang kita temukan,” ujar Arya kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).
Lantaran uang tak kunjung masuk ke kas Indofarma, sementara pihak ketiga sudah memberikan hasil penjualan produk ke IGM. Tim audit pun menaruh kecurigaan bahwa ada indikasi penyelewengan.
Proses penelusuran pun dilakukan tim audit dan ditemukan ada anggaran sebesar Rp470 miliar yang diduga dikorupsi oleh pihak IGM.
“Nah, dana ini ternyata tidak disetor padahal setelah dicek, kemarin dilakukan audit internal teman-teman Indofarma, ketika ditanya kepada IGM apakah tagihan tersebut sudah ditagih ke pihak ketiga? ternyata udah,” paparnya.
“Sudah ditagih semua sama IGM, jadi tagihan-tagihan mereka itu kan misalnya IGM belum nagih gitu ya, ternyata uda nagih, tagihannya sudah masuk, tapi dia gak ngasih ke Indofarma-nya, itu problem besar dari Indofarma,” jelas Arya.
BPK sendiri resmi merilis adanya penyimpangan atas pengelolaan keuangan Indofarma. Hal ini mengakibatkan kerugian negara senilai Rp371,83 miliar.
Dari hasil pemeriksaan investigatif, BPK menyimpulkan terdapat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan Indofarma dan dan anak perusahaannya.
“Pak Erick memang mendorong kepada BPK untuk melakukan audit investigasi setelah ditemukan potensi fraud, internal kita temukan itu, setelah Pak Erick mengetahui itu,” pungkasnya.
“Pak Erick minta BPK investigasi yang nantinya ditindaklanjuti ke Kejaksaan, jadi sekarang sudah ditindaklanjuti dan dimasukkan ke Kejaksaan juga Indofarma-nya,” kata dia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
