Jokowi Luncurkan INA Digital: Setop Bikin Aplikasi Baru, Pemborosan Uang Negara
Jokowi menekankan bahwa kehadiran birokrasi seharusnya untuk melayani dan tidak mempersulit ataupun memperlambat pelayanan untuk masyarakat.
"Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, hingga kemudahan urusan masyarakat.
"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalo di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi. 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri. yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Gak akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," kata Jokowi.
Maka dari itu, kata Jokowi perlunya memperkuat digital public infrastructure untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing.
"Kita juga harus memperkuat govtech kita. satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha ada perpajakan dan lain-lainnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
