Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan pada dasarnya tidak ada larangan perihal penunjukan eks TKN untuk duduk di kursi BUMN. Sebab, wajar bila BUMN dikelola orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk politisi.
“Yang pasti namanya BUMN itu kan mendukung perusahaan milik pemerintah, maka wajar kalau misalnya kita cari dari berbagai latar belakang, dan latar belakang politik tidak menjadi larangan, nggak ada larangan,” ucap Arya kepada wartawan pada Rabu kemarin.
Selain sejumlah eks TKN dinilai sosok yang kompeten, Arya menyebut BUMN perlu mendapat dukungan politik. Pasalnya, kerja perusahaan juga untuk pemerintah.
“Kedua, mereka kalau selama itu kompeten ya tidak ada masalah dong. Jadi latar-latar belakang itu, sehingga kita nggak bisa katakan bahwa kalau politik tidak boleh, dan wajar juga, karena BUMN ini juga butuh dukungan politik, berbeda dengan perusahaan swasta,” tutur dia.
(Feby Novalius)