Luhut Klaim Utang Rp800 Triliun Tak Ganggu IKN dan Makan Bergizi Gratis Prabowo
JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tak ada masalah dalam pendanaan IKN dan program makan bergizi gratis. Dia menegaskan pendanaan program pemerintah tak ada masalah hingga lima tahun ke depan.
“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut dilansir dari Antara, Jumat (5/7/2024).
Menurut dia, berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5%.
Anggaran itu, kata dia, dapat dialokasikan untuk program makan siang bergizi, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatera.
“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ucap Luhut.
Untuk mendukung anggaran itu, lanjut dia, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak.
Dia optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” imbuhnya.
Di sisi lain dalam kesempatan terpisah, Direktur Program Institute for Development and Economics Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengungkapkan utang pemerintah jatuh tempo perlu diwaspadai khususnya untuk program pemerintah selanjutnya.
Ia menyebutkan berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun. Ada pun porsi utang jatuh tempo pada 2025 itu yakni dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,28% dan pinjaman sebesar 11,72%.
Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan utang jatuh tempo pada 2024 mencapai Rp424,29 triliun.
“Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis menjalankan pembiayaan program itu ditambah dengan utang jatuh tempo,” katanya dalam diskusi daring dipantau di Denpasar.
Berdasarkan data APBN Kita per April 2024 yang dirilis edisi Mei oleh Kementerian Keuangan, komposisi utang per 30 April 2024 mencapai Rp8.338 triliun.
Jumlah utang itu sebesar 38,64% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Apabila dirinci, porsi utang itu terdiri dari surat berharga negara sebesar 87,94% atau mencapai Rp7,333 triliun dan pinjaman sebesar 12,06% atau Rp1.005 triliun.
Adapun mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi mencapai 71,18%.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
