Luhut Sebut Family Office Beri Kepastian Hukum, Duit Bakal Deras Masuk RI dari Orang Super Kaya
JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbagi pengalamannya berguru soal penerapan family office di Dubai dan Abu Dhabi. Hasil 'belajar' itu pun dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Luhut mengungkapkan, kunjungannya ke Timur Tengah itu dilakukannya bersama dengan lembaga terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Saya baru kembali dari Abu Dhabi dan Dubai, saya melaporkan kepada Bapak Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih tadi malam, masalah family office dan family business," jelas Luhut dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA" yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, hari ini, Senin (22/7/2024).
Luhut bilang, hal yang dia pelajari dari sana yaitu soal pemberian kepastian hukum kepada orang super kaya yang menaruh dananya di Indonesia. Katanya, kepastian hukum salah satunya dapat diberikan dengan menempatkan hakim internasional pada pengadilan abitrase. Hal ini membuat keputusan yang ditetapkan hakim tak bisa diajukan banding.
"Satu hal yang saya pelajari menarik adalah kepastian hukum. Jadi saya lapor ke Pak Presiden, saya bilang sederhana rupanya. Ya pengadilan abitrase itu hakimnya dari luar, internasional yang certified," ungkapnya.
"Jadi ketika diputuskan A, ya sudah A. Enggak ada lagi, banding-banding. Kalau ada banding-banding lagi, itu sumbernya main-main terus. Jadi kalau itu terjadi, legal certainty-nya itu akan terjadi di negeri kita," urainya.
