Pembiayaan APBN ditargetkan hanya sebesar 20% dari total kebutuhan biaya Rp466 triliun, atau sekitar Rp93 triliun saja yang dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur dasar seperti akses jalan, gedung kantor pemerintahan, hingga hunian PNS yang akan dipindahkan, sedangkan sisanya mengandalkan pembiayaan dari investor.
Jika dihitung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi dalam 3 termin, ricinnya batch 1 Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan dengan total Rp25 triliun.
Kemudian lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan dengan menyerap anggaran Rp27,68 triliun. Batch ketiga kembali dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan dengan anggaran Rp30,79 triliun. Sehingga totalnya dari ketiga paket tersebut APBN yang dikeluarkan Rp83,42 triliun.
Jika disandingkan dengan target Pemerintah yang hanya menggunakan 20% APBN atau sekitar Rp93,2 triliun dari kebutuhan biaya Rp466 triliun proyeksi kebutuhan bangun IKN. maka dipastikan plafon pembiayaan APBN ke proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.
(Taufik Fajar)