“Inilah yang meyakini pemerintah bahwa salah satu cara untuk melipat gandakan pencapaian ini, tidak ada pilihan kecuali dengan digitalisasi,” beber dia.
Untuk diketahu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada anak buahnya untuk mengkoordinasi sistem pemerintah berbasis elektronik. Permintaan ini ditujukan kepada Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
“Begitu kami mendapatkan mandat ini, kami melihat semakin pentingnya bagaimana interoperabilitas dari sistem digital ini. Karena hampir setiap ketemu orang, ini hebat semua. Setiap kementerian punya konsultan IT yang boleh saya bilang ini kecap nomor satu ABC semua. Sangking hebatnya, susah disambungkan,” jelas dia.
“Maka apa yang terjadi, ini saya tadi sampaikan, ini para ahli IT di depan saya ini, ini menjadi konsultan pemda dan jangan-jangan konsultan kementerian semua ini. Sekarang arahan Presiden tidak boleh lagi membuat aplikasi baru,” lanjut Anas.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)