5 Fakta RI Segera Swasembada Pangan hingga Kekhawatiran Prabowo Akan Terjadinya Perang
JAKARTA – Pemerintah tengah mewujudkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional dalam menghadapi ketidakpastian global.
Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memperkuat ketahanan dalam negeri, terutama di tengah ancaman konflik geopolitik yang semakin memanas.
Melalui dukungan anggaran besar, kerja sama dengan BUMN dan partai politik, serta optimalisasi dana desa, pemerintah berusaha menjaga stabilitas pangan nasional guna menghadapi potensi krisis di masa mendatang.
Berikut adalah fakta mengenai swasembada pangan hingga kekhawatiran Perang yang telah dirangkum oleh Okezone, Senin (3/11/2024).
1. Gelontorkan Rp139,4 Triliun
Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan angggaran yang digelontorkan pemerintah guna menyukseskan program swasembada pangan Presiden Prabowo, tercatat sebesar Rp139,4 Triliun.
Total anggaran tersebut, diungkapkan Zulhas, akan disebar peruntukannya melalui Kementerian dan Lembaga Negara terkait ketahanan pangan.
2. Alokasikan pada 2025
Zulhas mengatakan, total anggaran tersebut dialokasikan untuk program ketahanan pangan pada tahun 2025.
“Misalnya anggaran, ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu tahun 2025 itu ada 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar," jelas Zulhas kepada awak media di kantor Kementerian Perdagangan.
3. Anggaran Pupuk
"(Untuk) Pupuk, ada 44 triliun, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar," terang Zulhas.
4. Dana Desa
Kemudian anggaran itu juga dialokasikan dalam hal penelitian dan pengembangan bibit tanaman pangan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Meski tidak menyebutkan nominal angkanya, Zulhas mengatakan anggaran tersebut juga ditopang dari alokasi dana desa sebesar Rp16,25 Triliun.
"Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan 16,25 triliun rupiah. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan," katanya.
5. Prabowo Khawatir Perang
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengaku pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal melambat dibandingkan pemerintahan Jokowi. Hal ini mengikuti ketersediaan anggaran yang dikucurkan untuk proyek Ibukota baru tersebut.
Dody mengatakan, fokus pembangunan infrastruktur di Pemerintahan Prabowo bukan untuk IKN, tapi untuk menciptakan ketahanan pangan. Sebab dikhawatirkan konflik geopolitik yang tengah terjadi makin memanas.
"Dari hasil diskusi dengan bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap kita teruskan, cuma mungkin kecepatannya tidak seperti dulu, karena yang khawatirkan presiden perang benar benar terjadi, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi," kata Dody di Gedung DPR RI.
(Taufik Fajar)
