Industri Migas Indonesia Diusulkan Bebas Pajak
Djoko pun meminta agar PBB Tubuh Bumi itu hanya dikenakan terbatas pada lifting bagian kontraktor dan terhadap lokasi yang betul-betul dimanfaatkan di daratan oleh KKKS.
"Meski wilayah KKKS itu besar, tetapi yang dimanfaatkan adalah karena sumur pemboran itu paling cuman 10x10 dan juga fasilitas produksi, dan juga bangunan di lapangan itu tidak seluas dari wilayah kerja," ungkapnya.
Sedangkan untuk aset yang tidak termanfaatkan lagi, ada baiknya mendapat pembebasan PBB. Pasalnya, aset yang tidak dimanfaatkan tersebut secara otomatis menjadi aset milik negara.
"Kalau dikenakan pajak ya harusnya negara sendiri yang bayar pajak. Masuk kantong kiri, kantong kanan akan lebih baik kalau aset yang sudah tidak dimanfaatkan itu tidak dikenakan PBB," sambung Djoko.
Lalu, ada juga tantangan dari laut lepas, yakni pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dikatakan Djoko, terdapat dua hal yang dihadapi industri hulu migas dalam mencari potensi di laut lepas, yakni proses KKPRL dan UKL-UPL maupun AMDAL yang tidak bisa dijalankan beriringan atau paralel. Kedua, pengenaan PNBP KKPRL pada proyek-proyek hulu migas, termasuk pada kegiatan eksplorasi.
"Kami mengusulkan PNBP Rp0 untuk proyek-proyek migas karena merupakan proyek pemerintah, khususnya eksplorasi yang belum menghasilkan uang, proyek yang juga masih dalam tahap pembangunan dan belum menghasilkan uang, ini kami usulkan untuk Rp0," tegasnya.
Terakhir, Djoko menyebutkan isu selanjutnya yang mengganggu keberlangsungan industri hulu migas yaitu soal serapan gas. Saat ini, Djoko menekankan bahwa terdapat kelebihan pasokan gas bumi di Jawa Timur serta Natuna. Sehingga ke depan, ada potensi kelebihan gas pada area Aceh.
"Perlu upaya untuk melakukan optimalisasi serapan gas dari sumber-sumber tersebut yang akan meningkatkan penerimaan negara, termasuk pencapaian target dari lifting kita," pungkasnya.
(Feby Novalius)
