"Kita sebagai anggota Dewan dibebani sumpah jabatan kita untuk memperjuangkan aspirasi di daerah. Apakah itu sudah ada di dalamnya (program Kementerian PU). Kita harapkan itu harus ada, itu sumpah dan jabatan kami, melihat anggaran yang begini kecil, apakah aspirasi kami bisa masuk," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan salah satu efisiensi yang dilakukan imbas anggaran tersisa Rp29,57 triliun adalah pembatalan kontrak single years (SYC) dan Multi years (MYC). Sehingga, terancam tidak ada kontrak pekerjaan baru dengan anggaran efisiensi tersebut. Peniadaan kontrak baru tersebut akhirnya juga berdampak pada tidak ada serapan tenaga kerja konstruksi.
"Kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas. Pertama pembatalan kegiatan fisik single years dan multi tears kontrak baru yang bersumber dari rupiah murni," pungkas Menteri Dody.
Iqbal Dwi Purnama
(Feby Novalius)