Anggaran Kementerian PU Dipangkas 80%, Anggota DPR Mengeluh Tak Bisa Penuhi Janji Kampanye
JAKARTA - Komisi V DPR menyoroti efisiensi anggaran hingga 80% pada Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan penghematan ini, maka beberapa rencana kerja dibatalkan demi menyesuaikan anggaran yang diterima.
Pagu awal Kementerian PU sendiri tahun 2025 semula Rp110,95 triliun, kemudian dikurangi sebesar Rp81,38 triliun setelah adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengatakan efisiensi anggaran terutama yang dilakukan Kementerian PU ini membuat tidak terealisasinya program anggota dewan atau janji politiknya di Daerah Pemilihan (Dapil).
"Semua tadi ditiadakan, itu yang menjadi objek efisiensi tolong dipikirkan dengan baik pak. Setuju efisiensi, kita dukung pemerintah, tapi jangan korbankan kami. Janji-janji politik kami juga ada di bawah. Kami duduk di sini mewakili rakyat," ujarnya dalam Raker Bersama Kementerian PU, Kamis (6/2/2025).
Senada, Anggota Komisi V DPR Abdul Bakri mendorong Kementerian PU untuk tetap memasukan program padat karya. Hal ini juga termasuk dalam janji kampanye para anggota dewan di Dapil supaya bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di daerah.
"Terkait dengan kegiatan padat karya, kami miris. Karena sebagian besar yang duduk di sini hari ini itu mendapatkan tugas banyak. Perlu dipertegas apakah anggaran ini bisa memungkinkan masuk program padat karya, sesuai dengan dapil kita atau tidak," tambahnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw juga meminta kepada Kementerian PU untuk tidak menghapus program pembangunan jembatan gantung di daerah. Sebab program ini penting dilanjutkan untuk meningkatkan konektivitas di daerah.
Robert menegaskan, efisiensi belanja pemerintah memang perlu dilakukan agar mengurangi pengeluaran - pengeluaran yang selama ini tidak efisien. Namun efisiensi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah.
