Indonesia Paparkan Rencana Tata Ruang Laut di Korsel
JAKARTA - Indonesia memaparkan rencana penataan ruang laut dalam agenda Our Ocean Conference (OOC) ke-10 yang berlangsung di Busan, Korea Selatan.
1. Indonesia Komitmen Selesaikan Penataan Ruang Laut
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kartika Listriana menyebut bahwa di hadapan ratusan negara, Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan penataan ruang laut mulai dari tingkat nasional sampai tingkat provinsi, bahkan sampai di tingkat lokal atau daerah.
Penataan ini mencakup integrasi antara wilayah darat dan laut sebagai langkah strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Penataan ruang ini penting untuk menjaga keseimbangan di mana kegiatan ekonomi harus berjalan berlangsung dengan sustain dan juga inklusif jadi kita membuka seluruh peran stakeholder untuk membangun laut kita untuk sektor kelautan dan perikanan dan juga tentunya tetap berkelanjutan," kata Kartika dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
"Rencana tata ruang ini juga menjadi landasan penting karena nanti akan ditetapkan di dalam regulasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada apakah itu di dalam bentuk PP untuk tata ruang nasionalnya kemudian Perpres untuk yang kawasan strategis dan juga mungkin untuk peraturan daerah di tingkat provinsi dan lokal kabupaten kota," jelasnya.
2. Turut Perluas Kawasan Konservasi
Lebih lanjut, Kartika menyampaikan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk turut memperluas kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada tahun 2040 mendatang. Upaya ini menurutnya selaras dengan target global untuk menjaga kelestarian ekosistem laut.
Selain itu, Indonesia juga menargetkan peningkatan budidaya laut sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Pemerintah mendorong peralihan dari perikanan tangkap ke perikanan budidaya untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.
Kartika juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi biru. Ia menegaskan bahwa Pemerintah membuka ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama mengelola laut secara berkelanjutan.
"Kebijakan-kebijakan sektor kelautan juga dibuka di dalam penataan ruang laut ini, tidak hanya untuk sektor perikanan tetapi juga bagaimana kemudian kita akan menata karbon biru. Ini potensi ekonominya sangat tinggi, kemudian pembangunan pulau-pulau kecil kita, kemudian juga hilirisasi untuk industri dan juga potensi-potensi energi terbarukan," tutupnya.
(Taufik Fajar)
