Raja Ampat Jadi Contoh Penentuan Lokasi Tambang dan Hilirisasi Harus Tepat
JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) buka suara terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. AP3I menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menentukan lokasi tambang, khususnya di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi.
"Kawasan Raja Ampat adalah kawasan yang telah lama dikenal sebagai kawasan wisata kelas dunia yang ‘given’ sejak lama karena berbagai keunikan ekosistem yang mengitarinya dan merupakan warisan alam yang wajib dipelihara keunikan dan keindahannya oleh warga setempat dan negara," ujar Sekretaris Jenderal AP3I Haykel Hubeis, saat dihubungi Okezone.com, Sabtu (7/6/2025).
Meskipun industri pertambangan dan hilirisasi nikel menjadi bagian penting dalam mendorong transisi energi nasional, tetap harus ada perhatian serius terhadap keberlanjutan lingkungan.
Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya dari sisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
"Sehingga seyogyanya pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan area-area tambang dan hilirisasi yang berpotensi beresiko tinggi terhadap ekosistem lingkungan di area yang secara natural memiliki kelebihan dan keunikan seperti di Raja Ampat. Maka itu perlu evaluasi oleh pemerintah dari sisi Amdal," tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya menyatakan kasus ini menjadi contoh nyata benturan antara kepentingan ekonomi nasional dan pelestarian lingkungan serta hak masyarakat lokal.
Di satu sisi, Indonesia tengah mendorong hilirisasi dan industrialisasi nikel sebagai pilar transisi energi, namun di sisi lain, Raja Ampat adalah kawasan konservasi kelas dunia, dengan keanekaragaman hayati laut dan darat yang sangat tinggi serta sensitif terhadap gangguan ekologis.
"Ini bukan masalah anti tambang atau hilirisasi tapi mengenai keadilan ekonomi hijau, keberlanjutan ekologi, dan memelihara warisan alam," pungkasnya.
(Feby Novalius)
