JAKARTA – Beras oplosan menjadi sorotan masyarakat. Kemasan beras tertulis 5 kilogram (kg), tapi isinya hanya 4,5 kg.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) pun bergerak cepat merespons dugaan beras oplosan yang menyeret Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai produsen beras di wilayah Jabodetabek.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan pihaknya telah melakukan audit internal dan inspeksi langsung ke gudang beras milik Food Station di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Pihaknya juga tengah menunggu hasil pemeriksaan sampel beras Food Station yang diperiksa melalui laboratorium milik Dinas KPKP.
“Iya (melakukan audit internal dan inspeksi langsung ke gudang Food Station). Kami lagi tunggu hasil pemeriksaan sampel beras FS yang kami periksa di lab DKPKP,” ujar Hasudungan, Senin (14/7/2025).
Hasudungan menyebut Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, juga telah memberikan klarifikasi terkait dugaan beras oplosan tersebut.
“Sudah (klarifikasi dari Dirut Food Station),” ucapnya singkat.
Sebelumnya, praktik curang produsen dalam mengoplos dan mengemas ulang beras mengakibatkan kerugian besar bagi konsumen, mencapai Rp99 triliun per tahun.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut modusnya dilakukan dengan mencampur beras biasa ke dalam kemasan premium atau medium, serta mengurangi isi bersih dari jumlah yang tercantum di label.
“Contoh, di kemasan tertulis 5 kilogram, padahal isinya hanya 4,5 kilogram. Ada juga yang mengklaim beras premium, padahal isinya beras biasa. Selisih harga per kilogramnya bisa mencapai Rp2.000 sampai Rp3.000,” ungkap Amran.
(Feby Novalius)