Soroti Dampak ODOL, Menko AHY: Kerugian Triliunan dan Ribuan Nyawa Melayang Setiap Tahun
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya langkah konkret dan sinergi lintas sektor dalam penanganan serius masalah kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Dalam paparannya, AHY menyoroti besarnya dampak ODOL terhadap keselamatan di jalan raya dan kerugian negara.
Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 150 ribu kasus kecelakaan lalu lintas, dengan 26 ribu korban jiwa. Angkutan barang menduduki peringkat kedua sebagai jenis kendaraan yang paling sering terlibat kecelakaan, menyumbang 10,5 persen dari total kasus.
"Makanya hashtag kita itu adalah satu nyawa terlalu banyak. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia. Apakah kita sepakat di sini bapak-ibu?,” ujar AHY dalam membuka Rakor Pembahasan ODOL di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Dia mengajak seluruh pihak sepakat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi.
Selain itu, lanjut AHY, kerusakan infrastruktur akibat kendaraan ODOL juga membebani anggaran negara secara signifikan.
Pemerintah setiap tahun harus menggelontorkan hingga Rp41 triliun untuk memperbaiki jalan yang rusak, dana yang seharusnya dapat dialihkan untuk program-program pro-rakyat.
Dalam rakor ini, pemerintah memusatkan perhatian pada tiga agenda strategis dari sembilan rencana aksi nasional yang tercantum dalam rancangan Perpres Zero ODOL.
Ketiganya mencakup; Pengawasan, pencatatan, dan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai aturan.
Kemudian Peningkatan kesejahteraan pengemudi, termasuk penguatan standar kerja layak, upah yang manusiawi, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Terakhir ada Deregulasi dan harmonisasi peraturan, guna memperkuat efektivitas kebijakan Zero ODOL di lapangan.
Menko AHY juga menegaskan pentingnya pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) dalam ekosistem angkutan barang, serta perlunya keberpihakan kepada para pengemudi yang selama ini justru kerap menjadi korban dari sistem yang tidak adil.
"Karena bagi mereka ini adalah nafkah yang halal. Jadi kita harus berpihak pada para pengemudi," ujarnya.
AHY menutup paparannya dengan menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah harus dijaga secara berkelanjutan.
Dia mengingatkan agar semangat perubahan tidak hanya tinggi di awal, tapi juga konsisten hingga kebijakan ini benar-benar berjalan di lapangan.
"Jadi saya rasa kalau ini bisa kita lolos dan bisa kita jalankan dengan baik, kita bisa menyelamatkan pengemudi sekaligus upaya kita meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus juga memberikan rasa aman, nyaman bagi pengguna lalu lintas lainnya," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
