“Karena makin banyak jenis rokok yang harus diawasi, sehingga ini yang membuat penegakan itu semakin rumit, dan memperbesar potensi celah rokok ilegal,” ujarnya.
CISDI mendorong pemerintah untuk fokus pada penyederhanaan struktur tarif, bukan memperluasnya. Mereka merekomendasikan agar struktur tarif CHT dirampingkan menjadi hanya tiga sampai lima layer secara bertahap hingga 2029, seiring dengan penerapan kebijakan cukai multi-tahun (multi-year). Pendekatan ini dinilai akan memberikan kepastian fiskal bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat agenda pengendalian konsumsi rokok.
Dia juga menyoroti inkonsistensi arah kebijakan pemerintah dalam pengendalian tembakau. “Sangat disayangkan ya sebenarnya waktu itu pemerintah sudah berani mengeluarkan cukai multi-year dari tahun 2023 sampai 2024. Semestinya itu diteruskan menurut kami,” tegasnya.
Penambahan golongan baru dalam struktur tarif CHT dinilai bukan solusi, melainkan justru memperburuk tantangan yang ada. Dengan memperumit sistem, memperbesar celah rokok ilegal, dan menggerus penerimaan negara, kebijakan ini dinilai kontraproduktif terhadap tujuan fiskal dan kesehatan publik. CISDI menegaskan pentingnya konsistensi dan keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan strategis yang berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat.
(Feby Novalius)