Ini Perbedaan Kartu PKH dan KKS di Program Bansos Pemerintah
JAKARTA - Ini perbedaan kartu PKH dan KKS di program bansos Pemerintah. Kementerian Sosial (Kemensos) masih terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) termasuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH).
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan PKH sering dianggap sama, namun keduanya sebenarnya memiliki perbedaan penting dari segi bentuk bantuan, mekanisme, dan tujuan penggunaan.
Berikut ini perbedaan kartu PKH dan KKS di program bansos Pemerintah seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (3/8/2025).
Apa Bedanya KKS dan PKH?
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu elektronik yang diberikan kepada keluarga miskin untuk mengakses berbagai jenis bantuan sosial dari pemerintah. KKS menyimpan data lengkap tentang kondisi keluarga penerima manfaat dan berfungsi sebagai alat untuk memperoleh bantuan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan pangan non-tunai, dan akses pendanaan mikro bagi pelaku usaha kecil.
Sementara, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Sasaran PKH adalah keluarga miskin yang memiliki anggota rumah tangga rentan seperti anak usia sekolah, ibu hamil, balita, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima dan dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi.
Perbedaan Bentuk Bantuan
KKS bersifat sebagai alat akses ke berbagai program bantuan, termasuk dukungan modal usaha kecil. Keluarga penerima dapat memanfaatkannya untuk memperoleh fasilitas kredit atau bantuan pangan.
Sedangkan PKH fokus pada pemberian uang tunai secara langsung. Tujuannya untuk meringankan beban ekonomi dan mendorong perubahan perilaku keluarga penerima agar lebih memperhatikan aspek kesehatan dan pendidikan anak. Selain itu, PKH juga menyediakan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian keluarga penerima.
Siapa Saja yang Bisa Jadi Penerima?
Baik KKS maupun PKH tidak diberikan sembarangan. Pemerintah menetapkan sejumlah syarat dan kriteria berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hanya keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria miskin atau rentan miskin yang dapat masuk sebagai penerima manfaat. Namun, kini sejak 2025, Kemensos menggunakan basis data baru, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan penerima bansos.
Sumber dan Mekanisme Pendanaan
Kedua program ini sama-sama dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun pendistribusiannya berbeda. Pendanaan KKS disalurkan langsung melalui Kementerian Sosial dan digunakan untuk menunjang berbagai program bantuan lainnya. Sementara pendanaan PKH juga berasal dari APBN, tetapi disalurkan melalui pemerintah daerah ke rekening keluarga penerima.
Manfaat Nyata Bagi Masyarakat
Program KKS dan PKH telah memberikan berbagai manfaat nyata bagi keluarga miskin. Mereka dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, biaya sekolah anak, dan akses layanan kesehatan. Kedua program ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima manfaat.
Sosialisasi Masih Diperlukan
Tingkat pemahaman masyarakat tentang KKS dan PKH masih tergolong rendah. Banyak masyarakat belum mengetahui perbedaan keduanya atau belum memahami cara mendaftar sebagai penerima. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mensosialisasikan program ini.
(Dani Jumadil Akhir)
