Prabowo Sindir Elite dan Konglomerat Serakah di Indonesia
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung kaum elite dan konglomerat Indonesia yang merugikan rakyat. Prabowo pun sangat heran dengan sikap para elite dan konglomerat tersebut.
"Saya lihat ada kecenderungan dari sebagian kaum elite Indonesia. Sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pintar di Republik ini, mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, pemikiran generasi 45 tidak relevan di generasi sekarang, sudah kuno, sudah lawas untuk menghadapi tantangan abad ke-21," ujarnya.
Padahal, kata Prabowo, pemikiran para elite tersebut keliru. Dia menjelaskan bahwa generasi 45 seperti Bung Karno, Bung Hatta adalah generasi yang mengalami penjajahan. Mereka melihat dan merasakan bahwa kekayaan Indonesia diangkut ratusan triliun ke luar dari Nusantara ini.
Oleh karena itu, mereka menyusun rancang bangun yang kuat sebagai pondasi melaksanakan ekonomi dan bangsa saat ini.
"Saya berkeyakinan apabila kita menjalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, kita akan jadi negara yang kuat," ujarnya.
Prabowo mengatakan, kekuatan suatu negara terletak pada bagaimana menguasai dan mengelola kekayaannya. Karena itu, dirinya berani mengoreksi apabila ada langkah yang keliru.
Pasalnya, lanjut Prabowo, ada negara yakni Indonesia dengan produk sawit terbesar dunia pernah alami kelangkaan minyak goreng.
"Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat dan ternyata memang permainan manipulasi yang tadi disinggung ketua, diberi nama serakahnomics," ujarnya.
Prabowo mengatakan, negara produsen kelapa sawit terbesar dunia, berminggu-minggu dan berbulan-bulan kelapa sawit langka.
"Sungguh aneh, kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan, harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita," ujarnya.
Menurut Prabowo, keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi Indonesia. Ada penyimpangan sistem ekonomi diamanatkan UUD 1945 terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 telah kita abaikan, seolah-olah ayat itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 saat ini.
"Setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan UUD pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Ayat satu berdasarkan azas kekeluargaan, bukan azas konglomerasi. Cabang-cabang produksi penting bagi negara dan untuk hajat hidup negara dikuasai oleh negara," ujarnya.
(Feby Novalius)
