6 Fakta Menuju APBN Tanpa Defisit di Era Presiden Prabowo
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai bahwa wacana anggaran berimbang bukanlah hal baru dalam sejarah perekonomian Indonesia. Menurutnya, pendekatan ini pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto.
"Anggaran berimbang, seperti di masa pemerintahan sebelumnya zaman Presiden Soeharto. Tetap agar seimbang dari utang dan pajak. Namun secara komunikasi publik lebih bagus," ujar Esther pada Sabtu (16/08/2025).
Lebih lanjut, Esther mengatakan bahwa implementasinya membutuhkan upaya yang serius dan terukur. Pernyataan serupa juga disampaikan Syafruddin Karimi dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas yang menyebut perlu kehati-hatian ekstra untuk bisa mencapai hal tersebut.
6. Defisit APBN 2026
Pemerintah meyakini defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dapat mencapai 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Estimasi ini lebih rendah dibanding proyeksi 2025 sebesar 2,78 persen.
"Kita akan terus menjaga agar defisit itu dikelola dengan hati-hati," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Keseimbangan primer pada RAPBN 2026 diproyeksikan defisit Rp39,4 triliun, membaik dari defisit Rp109,9 triliun pada outlook 2025.
Sementara pembiayaan anggaran tahun depan diestimasi sebesar Rp638,8 triliun.
Dalam pemaparan, pembiayaan anggaran akan diprioritaskan dari sumber dalam negeri, diiringi pengembangan pembiayaan inovatif dan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Pemerintah juga bakal fokus mengoptimalisasi dan bersinergi dengan Badan Layanan Umum (BLU), *Special Mission Vehicle*, Indonesian Investment Authority (INA), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
"Ada pembiayaan inovatif yang akan kita dorong, baik melalui *Special Mission Vehicle*, maupun kerja sama dengan BUMN termasuk dengan Danantara," jelasnya.
(Feby Novalius)
