6 Fakta Menuju APBN Tanpa Defisit di Era Presiden Prabowo
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto optimistis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan defisit pada 2027 atau 2028. Namun, di 2026, APBN diprediksi masih defisit 2,48% terhadap PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, fokus utama saat ini adalah RAPBN 2026. Namun, arah menuju defisit nol persen akan tetap diperhitungkan secara bertahap.
Berikut fakta-fakta yang dirangkum Okezone terkait APBN tanpa defisit di era pemerintahan Presiden Prabowo, Senin (18/8/2025).
1. Optimalisasi Aset Negara
"Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif sehingga menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat," ujar Prabowo dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026.
Prabowo menjelaskan, dalam dunia usaha dikenal istilah *return on asset* (ROA), di mana kinerja bisnis dikatakan baik apabila ROA sekitar 12%.
"Katakanlah konservatif 10%, atau untuk bangsa Indonesia cukup 5%. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia di BUMN-BUMN kita lebih dari USD 1.000 triliun. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal USD 50 miliar (setara Rp809,6 triliun). Kalau USD 50 miliar, APBN kita tidak akan defisit," ujarnya.
Oleh karena itu, Prabowo memberikan tugas khusus kepada Danantara Indonesia untuk membereskan persoalan di BUMN.
2. Target Prabowo APBN Tanpa Defisit
Di hadapan seluruh anggota DPR, Prabowo pun menyampaikan harapannya untuk bisa kembali berdiri di DPR membawa kabar baik: bahwa APBN Indonesia tidak lagi mengalami defisit.
"Cita-cita saya, apakah 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil memiliki APBN yang tidak defisit sama sekali," ujarnya.
Menurut Prabowo, sebagai anak bangsa, harus berani dan bertekad mewujudkan target tersebut, salah satunya dengan menghilangkan kebocoran dan menekan segala bentuk penyimpangan, serta meminta dukungan dari seluruh kekuatan politik di Indonesia.
"Negara kita besar, negara kita makmur. Kalau diatur dengan baik, semua akan merasakan dan semua akan menikmati," ujarnya.
3. Tekan Defisit APBN dengan Inovasi dan Pajak
Selain itu, menekan defisit APBN juga dapat dilakukan melalui inovasi pembiayaan. APBN didesain untuk tetap fleksibel agar adaptif dalam meredam guncangan.
"Maka dari itu, APBN harus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan fasilitas, serta inovasi pembiayaan," ujarnya.
Kemudian, optimalisasi pendapatan pun harus dilakukan secara konsisten. Pajak disebut Prabowo sebagai bentuk keadilan dalam rangka redistribusi pendapatan.
"Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu. Penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas strategis. Pengelolaan sumber daya alam akan diperkuat agar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tandasnya.
4. Sikap Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, fokus utama saat ini adalah RAPBN 2026, namun arah menuju defisit nol persen akan tetap diperhitungkan secara bertahap.
"Untuk *balance budget* 2–3 tahun, kita lihat di 2026 dulu ya, belum mulai 2026. Tapi saya melihat sinyal dari Presiden, jadi nanti kita juga akan siapkan sesuai tadi yang diharapkan," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta.
Menurut Sri Mulyani, penyusunan kebijakan defisit dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja negara dan kemampuan penerimaan.
"Kita melihat setahap demi setahap, 2025 juga masih empat bulan lagi, kita harus kawal, 2026 kita siapkan, dan kemudian *direction* yang dimintakan tadi oleh Presiden untuk suatu saat Indonesia *balance budget*," ungkapnya.
5. Saran Ekonom
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai bahwa wacana anggaran berimbang bukanlah hal baru dalam sejarah perekonomian Indonesia. Menurutnya, pendekatan ini pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto.
"Anggaran berimbang, seperti di masa pemerintahan sebelumnya zaman Presiden Soeharto. Tetap agar seimbang dari utang dan pajak. Namun secara komunikasi publik lebih bagus," ujar Esther pada Sabtu (16/08/2025).
Lebih lanjut, Esther mengatakan bahwa implementasinya membutuhkan upaya yang serius dan terukur. Pernyataan serupa juga disampaikan Syafruddin Karimi dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas yang menyebut perlu kehati-hatian ekstra untuk bisa mencapai hal tersebut.
6. Defisit APBN 2026
Pemerintah meyakini defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dapat mencapai 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Estimasi ini lebih rendah dibanding proyeksi 2025 sebesar 2,78 persen.
"Kita akan terus menjaga agar defisit itu dikelola dengan hati-hati," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Keseimbangan primer pada RAPBN 2026 diproyeksikan defisit Rp39,4 triliun, membaik dari defisit Rp109,9 triliun pada outlook 2025.
Sementara pembiayaan anggaran tahun depan diestimasi sebesar Rp638,8 triliun.
Dalam pemaparan, pembiayaan anggaran akan diprioritaskan dari sumber dalam negeri, diiringi pengembangan pembiayaan inovatif dan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Pemerintah juga bakal fokus mengoptimalisasi dan bersinergi dengan Badan Layanan Umum (BLU), *Special Mission Vehicle*, Indonesian Investment Authority (INA), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
"Ada pembiayaan inovatif yang akan kita dorong, baik melalui *Special Mission Vehicle*, maupun kerja sama dengan BUMN termasuk dengan Danantara," jelasnya.
(Feby Novalius)
