Potret Sri Mulyani Sebelum Kena Reshuffle: Sibuk Rapat, Tanpa Tanda-Tanda
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi diberhentikan dari jabatannya dalam reshuffle Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (8/9/2025). Posisi Sri Mulyani digantikan oleh Kepala LPS, Purbaya Yudhi Sadewa.
Pergantian ini cukup mengejutkan, mengingat tidak ada tanda-tanda Sri Mulyani akan diganti. Bahkan, beberapa hari terakhir ia masih menjalankan tugas-tugas kenegaraan seperti biasa.
Pada Kamis, 4 September 2025, Sri Mulyani masih mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri lainnya. Dalam unggahan di akun Instagram resminya, ia menyebutkan bahwa rapat tersebut membahas kondisi terkini ekonomi dan sosial nasional.
"Rapat membahas kondisi terkini dan mendengarkan laporan dari beberapa menteri bidang ekonomi, pangan, dan sosial, serta Gubernur Bank Indonesia," tulis Sri Mulyani.
Presiden Prabowo dalam rapat itu juga menekankan pentingnya percepatan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat aksi massa beberapa waktu lalu.
"Program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat seperti Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, dan Energi harus berjalan efektif, agar rakyat bisa langsung merasakan manfaatnya," lanjut Sri Mulyani.
Tak hanya itu, sebelumnya Sri Mulyani juga sempat memimpin rapat kerja secara daring dengan Komite IV DPD RI membahas RUU APBN 2026.
APBN 2026 mengusung tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera”, yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga APBN agar tetap sehat dan kredibel, namun tetap mampu mendorong transformasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
"Belanja negara yang efisien dan produktif diarahkan untuk mendukung 8 prioritas nasional: ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, UMKM dan koperasi, pertahanan semesta, serta investasi dan perdagangan global," jelasnya.
Sri Mulyani juga menyatakan bahwa APBN harus menjadi instrumen yang berpihak kepada rakyat, termasuk hingga ke desa-desa.
