JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat dibandingkan data 8 September 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan capaian ini dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, hari ini. Menurutnya, peningkatan jumlah SPPG ini turut mendorong peningkatan penyerapan anggaran oleh BGN.
"Alhamdulillah hari ini sudah tercatat ada 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah beroperasi. Ini bertambah kurang lebih 565 dibandingkan pada tanggal 8 September minggu lalu," ujarnya, Senin (15/9/2025).
Lebih lanjut disebutkan bahwa SPPG saat ini telah menjangkau 509 kabupaten/kota dan 7.022 kecamatan. Meski demikian, masih terdapat lima kabupaten yang belum memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu Pegunungan Arfak (Papua Barat), Sumba Tengah (NTT), Maybrat dan Tambrauw (Papua Barat Daya), serta Mahakam Ulu (Kalimantan Timur).
Dadan menekankan bahwa pendirian SPPG berdampak langsung pada percepatan penyerapan anggaran.
"Setiap satu SPPG berdiri, maka otomatis dalam satu bulan akan terserap antara Rp900 juta sampai Rp1 miliar. Jadi penambahan SPPG ini penting sekali," jelasnya.
Per 8 September lalu, penyerapan anggaran BGN baru mencapai Rp13,2 miliar, namun kini telah meningkat menjadi Rp15,7 miliar. Selain itu, masih terdapat 12.897 potensi SPPG yang menunggu verifikasi, dan 9.632 SPPG dalam proses pengajuan.