JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menambah saham lebih dari 10% di PT Freeport Indonesia. Penambahan kepemilikan saham ini lebih besar dari rencana awal yang sebesar 10%.
“Alhamdulillah, awalnya kan penambahan saham Freeport itu 10%. Perkembangan yang terjadi di atas 10%. Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).
Terkait harga saham yang akan dibeli tersebut, dia mengungkapkan pemerintah mendapatkan harga yang pas. Meski begitu, ia belum bisa menarget kapan pembelian tersebut rampung.
“Untuk 10% lebih, itu tidak, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041,” katanya.
“Dan sekarang perhitungannya lagi di jalan,” sambungnya.
Sebelumnya, sejak 2018, Indonesia resmi menguasai mayoritas saham Freeport Indonesia melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) dengan porsi 51,2%. Kepemilikan ini merupakan syarat utama perpanjangan IUPK hingga 2041.
Induk usaha PTFI, Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sebelumnya menyampaikan rencana pengajuan perpanjangan izin operasi. FCX mengklaim telah memenuhi kewajiban utama pemerintah, termasuk kepemilikan domestik di atas 51%, komitmen eksplorasi lanjutan, serta pembangunan smelter tembaga dan fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik yang ditargetkan selesai pada akhir 2025.
Jika kesepakatan penambahan saham lebih dari 10% benar terealisasi, kepemilikan Indonesia di PTFI akan semakin menguat, sekaligus memastikan keberlanjutan operasi hingga 2061 dengan nilai manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara dan masyarakat.